Jakarta, RiauChannel.Com – Pemerintah pastikan mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras untuk menekan perkembangan harga. Di 2026 ini, program SPHP beras berhasil diatur agar tidak ada jeda penyaluran saat pergantian tahun. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, awal tahun merupakan transisi tahun anggaran pemerintah yang membutuhkan waktu untuk pelaksanaan SPHP beras.
Terkait itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat program SPHP beras di 2026 terbagi dua, yakni Januari dan Februari yang menjadi perpanjangan program SPHP beras tahun 2025. Sementara, program SPHP beras tahun 2026 baru digulirkan mulai Maret.
Melansir dari laman badanpangan.go.id, realisasi SPHP beras di Januari-Februari mencapai 221 ribu ton, sedangkan realisasi SPHP beras mulai Maret sampai 25 April adalah 150,2 ribu ton. Total keduanya telah mencapai 371,2 ribu ton.
Bapanas bersama Perum Bulog menyadari perlu dilakukan ekspansi kanal penyaluran SPHP beras agar realisasinya dapat lebih luas dan terus meningkat pesat. Terlebih stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berasal dari penyerapan produksi dalam negeri telah menembus rekor baru dengan berada lebih dari 5 juta ton.
“Pertama, program SPHP beras bahwa di 2026 untuk penyaluran SPHP beras, sudah boleh melalui distributor, khususnya BUMN dan BUMD. Jadi kami harapkan keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki BUMD terkait ini,” kata Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (27/4/2026).
“Yang kedua, kaitan dengan SPHP beras di ritel modern, kami sudah koordinasi dengan Asosiasi Jaringan Ritel Modern. Tentunya ini juga akan mendorong penyaluran di seluruh jaringan ritel modern yang ada. Yang berikutnya, di tingkat pengecer bahwa penyaluran beras SPHP ini diprioritaskan untuk di pengecer-pengecer pasar rakyat,” imbuh Maino.
Mengenai perkembangan harga beras nasional, sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara nasional sampai pekan keempat April yang terjadi di 109 kabupaten/kota. IPH beras pekan keempat April ini mengalami penambahan jumlah daerah dan menjadi yang tertinggi.
Kendati demikian, dalam telaahan Bapanas terhadap 109 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH beras ternyata hanya 52 kabupaten/kota saja yang mengalami kenaikan IPH yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Jumlah 52 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH dan melampaui HET itu pun hanya 14,65 persen dari total 355 kabupaten/kota yang dipantau BPS terkait perubahan IPH beras.
Dalam pantauan Bapanas sendiri, rerata harga beras medium per 28 April masih berada dalam rentang HET dan bahkan ada penurunan dibandingkan setahun yang lalu. Untuk Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), harga tercatat di Rp 12.998 per kilogram (kg), sedangkan setahun yang lalu di Rp 13.070 per kg.
Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rerata harga pada 28 April di Rp 13.618 per kg. Ini juga menurun dibandingkan setahun lalu yang berada di Rp 14.113 per kg. Sementara Zona III (Maluku, Papua), harga per 28 April berada di level Rp 14.957 per kg. Ini juga turun dibandingkan setahun sebelumnya yang berada di Rp 15.937 per kg.
Dalam mengakselerasi realisasi penyaluran program SPHP beras, tentunya pemerintah punya instrumen yang kuat dengan stok CBP yang sangat kokoh. Per 28 April, total stok beras yang dikelola Bulog mencapai 5,08 juta ton dengan realisasi pengadaan setara beras produksi dalam negeri di angka 2,4 juta ton.
Sebelumnya, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat Menteri Pertanian telah menyatakan bahwa tidak ada perubahan harga bagi beras SPHP. Kendala kemasan bahan baku plastik telah diatasi Bapanas bersama Perum Bulog supaya penyaluran beras SPHP tidak menemui aral melintang.
“Ada namanya SPHP. Itu beras yang untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus,” kata Amran.
Guna mengatasi tantangan ketersediaan kemasan plastik untuk beras SPHP juga telah diputuskan dapat menggunakan kemasan beras SPHP stok tahun 2023-2025. Bapanas memperbolehkan sepanjang ada penyesuaian informasi pada label kemasan dengan kondisi saat ini, seperti HET, tanggal kedaluwarsa, dan informasi penting lainnya.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa saat ini komoditas beras tidak lagi memberikan andil inflasi yang signifikan. Inflasi beras cenderung stabil dan melandai yang tentu salah satunya berkat program SPHP beras yang masif berskala nasional.
Dalam data BPS, tingkat inflasi beras di tahun 2026 menjadi lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi beras bulanan paling tinggi di 2023 dan 2024 pernah mencapai 5,61 persen di September 2023 dan 5,28 persen di Februari 2024.
Sementara tingkat inflasi beras bulanan selama tahun 2025, tertingginya adalah 1,35 persen pada Juli. Namun di tahun 2026, inflasi beras bulanan yang terbaru dan paling tinggi ada di Maret dengan indeks yang masih cukup rendah 0,65 persen.***
