Aceh, RiauChannel.Com – Serangkaian musibah bencana hidrometeorologi parah berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor telah menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatra terjadi pada akhir November 2025. Bencana ini menimbulkan kerugian material dan korban jiwa dalam skala besar. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Per 7 Desember 2025 mencatat setidaknya 940 orang tewas dan 276 orang lainnya hilang. Selain itu, sebanyak 5.000 orang terluka dalam bencana ini.
Gelombang solidaritas dan bantuan kemanusiaan juga mengalir deras dari publik dan pihak internasional. Hingga awal Desember 2025, pemerintah masih menetapkan status bencana ini sebagai bencana daerah tingkat provinsi. Namun, muncul desakan kuat dari berbagai pihak termasuk Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum UGM dan WALHI, agar Presiden menetapkan status Darurat Bencana Nasional.
Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan pentingnya menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam setiap upaya penanganan dan pemulihan bencana di tanah air. Dalam arahannya terkait penanganan dan pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Presiden meminta seluruh pejabat untuk melihat setiap musibah dari perspektif yang lebih besar.
“Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” ucap Prabowo dalam arahannya di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu, 7 Desember 2025.
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa bencana yang terjadi menjadi pengingat bahwa seluruh kemampuan dan sumber daya harus dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat. “Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” katanya.
Kepala Negara pun mengingatkan jajarannya untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam proyek maupun program yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Tidak hanya itu, Presiden menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi siapapun yang mencoba mengambil keuntungan di tengah penderitaan masyarakat.
“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” tegasnya.
Dalam arahannya, Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk mencatat dan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap setiap indikasi kecurangan. “Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga dan sebagainya,” tandasnya.***
