Pekanbaru, RiauChannel.Com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada 9-10 Januari 2026 di Pekanbaru, Riau. Acara ini dipenuhi oleh para pejuang lingkungan yang terdiri dari pengurus internal dan Organisasi Anggota (OA) WALHI Riau, yang bersemangat merumuskan strategi advokasi lingkungan hidup khusus untuk Riau dan Kepulauan Riau. Tantangan yang dihadapi cukup besar: meningkatnya konflik sumber daya alam, memburuknya krisis ekologis, dan menyusutnya ruang demokrasi.
Para Petinggi WALHI Riau menilai bahwa provinsi ini masih dikelilingi oleh industri ekstraktif yang rakus, penegakan hukum yang lemah, serta ketimpangan penguasaan ruang yang merugikan masyarakat adat, petani, nelayan, dan kelompok rentan. Selain itu, pembela lingkungan dan hak asasi manusia sering kali mengalami intimidasi, menjadikan advokasi seolah misi yang mustahil.
Kunni Masrohanti, Dewan Daerah WALHI Riau, membuka acara dengan semangat yang menggebu-gebu. Ia menyatakan bahwa banyak konflik yang melibatkan masyarakat adat, petani, dan nelayan masih terabaikan, sementara pemerintah dan korporasi tampak lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Kunni berharap strategi yang dibahas dalam Rakerda ini dapat memperkuat gerakan lingkungan dan hak asasi manusia di Riau.
“Saat ini di Riau, kesejahteraan rakyat sangat dipertanyakan, konflik masyarakat adat, petani, nelayan, hingga masyarakat rentan masih belum terselesaikan, bahkan bertambah. Selain itu ketidakseriusan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan dan ketidakseriusan korporasi dalam melakukan rehabilitasi juga menjadi isu penting yang harus kita pantau bersama. Harapannya Rakerda ini menjadi ajang diskusi bersama seluruh komponen WALHI Riau untuk menghasilkan strategi yang terus memperkuat gerakan-gerakan advokasi guna mewujudkan keadilan ekologis dan terpenuhinya hak-hak masyarakat” Tutup Kunni.
Puspa Dewi dari Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan Eksekutif Nasional WALHI bersama Susanto Kurniawan dari Perkumpulan Elang berperan sebagai fasilitator diskusi. Mereka membantu merumuskan strategi advokasi yang solid dan memperkuat organisasi WALHI Riau untuk empat tahun ke depan.
Dewi menekankan bahwa kebijakan pembangunan pemerintah terlalu berfokus pada aspek ekonomi, dengan target pertumbuhan 8% melalui swasembada pangan, energi, dan hilirisasi. Namun, pendekatan ini justru memberi tekanan pada lingkungan dan ruang kelola masyarakat.
“RPJMN 2025–2030 menekankan target pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen. Strategi yang ditawarkan pemerintah untuk mendukung ini adalah swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, serta pengembangan pariwisata. Dari situ kita melihat bahwa kondisi lingkungan hidup dan ruang kelola masyarakat saat ini makin ditekan sehingga akan terus menyebabkan ketimpangan ruang hingga krisis ekologis,” ucap Dewi.
WALHI Riau juga menilai bahwa bencana ekologis yang terjadi di Sumatera merupakan akibat dari tata kelola lingkungan yang buruk, ekspansi perusahaan ekstraktif, dan kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Di Riau, hal ini terlihat dari kerusakan daerah aliran sungai (DAS) akibat konsesi hutan tanaman industri, perkebunan sawit, dan aktivitas tambang. Semua ini dapat memperburuk krisis lingkungan dan menciptakan bencana baru bagi masyarakat lokal.
Eko Yunanda, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, menyatakan bahwa diskusi strategi ini merupakan langkah awal yang penting untuk memperkuat advokasi keadilan ekologis dan organisasi internal, terutama di tengah meningkatnya kriminalisasi terhadap aktivis.
“Penyusunan strategi bersama ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja WALHI Riau dalam empat tahun ke depan, sekaligus memperkuat peran WALHI Riau dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak pada keadilan ekologis dan kedaulatan rakyat di Riau dan Kepulauan Riau. Selain itu, pada rezim ini kita melihat tren kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan hidup dan HAM saat ini meningkat, dan hal itu memaksa kita untuk terus memperkuat internal organisasi,” Tutup Eko.
Di akhir diskusi, seluruh komponen WALHI Riau berkomitmen untuk memperjuangkan tata kelola lingkungan yang baik, adil, dan berkelanjutan. Mereka bertekad untuk mengembalikan hak kelola sumber daya alam kepada rakyat dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang izin perusahaan yang merusak lingkungan dan sering kali merampas hak masyarakat adat serta lokal.***
