Jakarta, Riauchannel.Com – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus menunjukkan komitmennya dalam mendampingi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Melansir dari laman lkpp.go.id, hal ini tercermin dalam audiensi yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kota Padang Panjang di Gedung LKPP, Senin (24/6), guna membahas berbagai kendala dalam proses PBJ termasuk implementasi Katalog Elektronik versi 6.
Sebagai sistem pengadaan berbasis digital, Katalog Elektronik versi 6 dirancang dengan lebih terintegrasi dan transparan. Namun dalam penerapannya, sejumlah tantangan masih ditemui di daerah, terutama terkait pengadaan konstruksi, keterhubungan dengan bank daerah, dan kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengadaan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan bahwa LKPP siap mendukung proses PBJ di pemerintah daerah, termasuk mendukung sertifikasi SDM PBJ, dan memastikan transisi Katalog Elektronik versi 6 berjalan dengan penggunaan meliputi seluruh sektor yang ada.
“Katalog Elektronik versi 6 memang sudah ditetapkan untuk digunakan mulai 1 Januari 2025. Namun, karena masih ada sektor yang belum sepenuhnya siap, seperti konstruksi dan alat kesehatan, versi 5 masih dapat dimanfaatkan (sampai migrasi seluruhnya telah dilakukan). LKPP akan terus hadir memberikan solusi terbaik agar proses pengadaan di daerah tetap berjalan secara optimal,” ujar Hendi.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyampaikan apresiasinya terhadap keterbukaan dan dukungan dari LKPP. Menurutnya, pengadaan di kota Padang Panjang melalui Katalog Elektronik sangat penting untuk transparansi dan memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.
“Kami sangat terbantu dengan arahan dari LKPP. Solusi yang diberikan tentunya membantu kami menoptimalkan pengadaan di Padang Panjang,” ucapnya.
Ke depan, diharapkan implementasi Katalog Elektronik versi 6 dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan penuh dari berbagai pihak. Selain itu, melalui peningkatan kapasitas SDM, percepatan integrasi sistem, dan penguatan regulasi teknis, sistem pengadaan diharapkan mampu menjawab tantangan dan mendorong efisiensi belanja pemerintah secara menyeluruh.***
