Tanjungpinang, RiauChannel.Com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi bertajuk “Standarisasi Pelaporan dan Kinerja BUMD Menuju Efisiensi, Transparansi, dan Peningkatan PAD” di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Selasa (5/5/2026).
Dilansir dari laman kepriprov.go.id, rapat koordinasi ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, serta dihadiri jajaran direksi dan komisaris BUMD provinsi maupun kabupaten/kota se-Kepri, serta perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD dituntut untuk meningkatkan kinerja yang terukur, profesional, inklusif, dan akuntabel. Salah satu kunci utama adalah standarisasi pelaporan keuangan dan kinerja serta ketepatan waktu dalam penyampaiannya,” ujar Nyanyang.
Ia menekankan bahwa tanpa data yang valid dan tepat waktu, pemerintah daerah akan kesulitan melakukan evaluasi maupun merumuskan kebijakan strategis yang tepat.
Lebih lanjut, Nyanyang menjelaskan bahwa kinerja BUMD juga berkaitan langsung dengan indikator utama dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029, khususnya return on asset (ROA) sebagai tolok ukur kinerja perusahaan daerah.
“Jika target return on asset tidak tercapai, maka kinerja pemerintah daerah juga akan terdampak. Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi sementara, Wagub menyebutkan bahwa kinerja sejumlah BUMD di Kepri masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk belum tercapainya target ROA yang telah ditetapkan.
“Artinya, masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Kita perlu rapat teknis lanjutan untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan kinerja BUMD,” tambahnya.
Nyanyang juga mendorong seluruh BUMD untuk melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, hingga penguatan sumber daya manusia.
Ia menegaskan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan BUMD guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan sumber daya.
“BUMD bukan sekadar entitas usaha, tetapi penggerak utama ekonomi daerah. Karena itu, harus dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” ujarnya.
Selain itu, Wagub juga menyoroti pentingnya optimalisasi kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah, mengingat kondisi fiskal yang semakin menantang.
“Saat ini kapasitas fiskal daerah menghadapi tekanan, sementara target pembangunan terus meningkat. Maka salah satu solusi utama adalah menyehatkan BUMD agar mampu menjadi tulang punggung pendapatan daerah,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa hasil rapat koordinasi ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan ke depan, termasuk kemungkinan langkah strategis seperti restrukturisasi BUMD apabila diperlukan.
“Pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah-langkah strategis demi menyehatkan BUMD. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kepri,” pungkasnya.***
