Pekanbaru, RiauChannel.Com — Penolakan Rion Satya sebagai kuasa Padil Saputra dalam sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) Riau memunculkan polemik soal batas kewenangan majelis.
Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Handoko Agung Saputro, menegaskan majelis tidak berwenang menolak penerima kuasa selama surat kuasa sah dan identitas penerima kuasa jelas.
“Pemohon dan termohon itu dapat menguasakan kepada pihak lain. Pihak lain itu bisa saja perorangan, bisa juga kantor pengacara,” ujar Handoko kepada wartawan.
Ia menjelaskan, penerima kuasa tidak harus advokat. Perorangan biasa pun dapat mewakili pemberi kuasa selama memenuhi persyaratan formil.
“Kalau penerima kuasanya itu orang biasa yang bukan advokat, ya tidak apa-apa, asal dia punya surat kuasa yang sah,” tegasnya.
Menurut Handoko, selama dua syarat itu terpenuhi, majelis tidak semestinya menolak kehadiran kuasa hukum.
“Sejauh surat kuasanya sah, dan penerima kuasa identitasnya jelas,” katanya.
Kronologi Penolakan di KI Riau
Polemik bermula saat Ketua Majelis Komisioner KI Riau, Muhammad Nefos, menolak Rion Satya sebagai kuasa Padil Saputra dalam pemeriksaan awal persidangan.
Majelis kemudian menjadwalkan pemeriksaan awal lanjutan dan meminta kuasa pemohon agar menghadirkan prinsipal, Padil Saputra, secara langsung.
Permintaan itu ditolak Rion Satya. Alasannya, kuasanya sudah ditolak majelis. Ia menyarankan majelis memanggil Padil secara langsung melalui panitera pengganti.
Perki 1/2013 Jadi Sorotan
Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menjadi rujukan utama.
Pasal 36 ayat (1) mengatur aspek yang diperiksa pada hari pertama sidang. Ayat (2) mengatur kemungkinan putusan sela jika permohonan tidak memenuhi syarat, sedangkan ayat (3) memungkinkan pemeriksaan dilanjutkan dan persoalan diputus bersama putusan akhir.
Ketentuan itu harus dibaca utuh. Kewenangan majelis memeriksa persyaratan perkara tidak serta-merta membenarkan setiap tindakan penolakan.
Perlu dibedakan antara memeriksa kedudukan hukum pemohon (legal standing) dengan keabsahan surat kuasa. Jika persoalannya pada surat kuasa, KI Riau wajib menjelaskan persyaratan apa yang tidak terpenuhi.
Bagaimana Jika Pemohon di Jakarta atau Papua?
Handoko juga menyoroti aspek praktis. Bagaimana jika pemohon berada di Jakarta atau Papua, sementara sidang digelar di Pekanbaru?
Menurutnya, mekanisme kuasa justru dihadirkan untuk menjamin hak pemohon agar tetap bisa bersengketa tanpa harus selalu hadir langsung.
Meski demikian, majelis dalam kondisi tertentu memang bisa meminta kehadiran prinsipal. Namun, permintaan itu harus memiliki dasar hukum yang jelas, alasan yang kuat, dan relevan dengan kebutuhan pemeriksaan perkara.
Tiga Pertanyaan untuk KI Riau
Polemik ini menyisakan tiga pertanyaan penting yang harus dijelaskan KI Riau secara transparan:
1. Apakah surat kuasa Rion Satya telah diperiksa dan dinyatakan tidak memenuhi syarat tertentu?
2. Apakah ada ketentuan yang mewajibkan penerima kuasa dalam sengketa informasi publik harus advokat?
3. Apa dasar hukum yang digunakan majelis untuk memanggil prinsipal hadir langsung dalam pemeriksaan awal lanjutan?
Transparansi dasar penolakan bukan intervensi terhadap independensi KI Riau, melainkan bagian dari akuntabilitas lembaga publik.
Penegasan Ketua KI Pusat ini menjadi rujukan publik untuk mempertanyakan penolakan tersebut. Namun penilaian akhir tetap menunggu dokumen persidangan dan penjelasan resmi KI Riau.*
Komentar