Tanjungpinang, RiauChannel.Com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memperkuat komitmen perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkait kepastian hukum, HAM, dan kesejahteraan. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian P2MI, Pemprov Kepri, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic di Gedung Daerah Kepri, Senin (8/6).
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi menjalin kerja sama selama lima tahun dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic. Kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri P2MI Mukhtarudin, Gubernur Ansar Ahmad, Bambang Hendrawan, dan Siska Amelia Maldin ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pekerja migran yang profesional, berdaya saing global, serta terlindungi secara optimal dari sebelum keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Menurut Menteri Mukhtarudin, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan institusi pendidikan ini merupakan langkah strategis dalam menyiapkan kualitas tenaga kerja dari hulu hingga hilir.
“MOU ini merupakan bagian dari upaya kita membangun sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam konteks menyiapkan ekosistem di hulunya, yaitu penyiapan sumber daya manusia calon pekerja migran yang skilled worker,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin menilai arah kebijakan pemerintah saat ini sudah sejalan dengan arahan Presiden. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini dilakukan dengan menempatkan tenaga kerja yang terampil dan berkompetensi tinggi.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, ke depan yang harus kita persiapkan adalah penempatan pekerja migran yang skilled worker. Alhamdulillah sekarang sudah banyak pekerja kita yang bekerja di luar negeri pada sektor formal bahkan profesional,” katanya.
Anggota DPR Mukhtarudin menilai posisi strategis Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura menjadi modal besar untuk mencetak pekerja migran profesional berdaya saing global. Mukhtarudin menyatakan bahwa kedekatan geografis Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura adalah modal besar dalam mengembangkan program pekerja migran profesional berdaya saing global.
“Pemprov Kepri memiliki banyak keunggulan, apalagi berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Karena itu sinergi ini menjadi sangat penting dalam rangka membangun ekosistem pekerja migran dari hulu sampai hilir,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menjelaskan bahwa posisi strategis Kepri di jalur perdagangan internasional menghadirkan peluang ekonomi besar sekaligus kerawanan terhadap kejahatan lintas negara. Tantangan ini mencakup penyelundupan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memerlukan pengawasan ketat.
“Kepri memiliki potensi geoekonomi yang luar biasa yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Namun di sisi lain, wilayah perairan Kepri juga rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkotika, perdagangan orang, dan aktivitas ilegal lainnya,” ujar Ansar.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyatakan bahwa posisi strategis Kepri di jalur perdagangan internasional memberikan potensi geoekonomi yang sangat besar. Namun, letak yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ini juga memicu kerawanan berupa kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia dan penempatan pekerja migran ilegal.
“Kami berterima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan TNI, Polri, BP3MI dan seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan maupun penegakan hukum secara tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat,” lanjutnya.
Ansar juga menilai kerja sama dengan dua perguruan tinggi vokasi di Batam akan menjadi modal penting dalam menyiapkan sumber daya manusia Kepri yang mampu bersaing di pasar kerja global.
“Kami memiliki andalan berupa perguruan tinggi vokasi yang kualitasnya sangat baik. Kerja sama ini akan memperkuat upaya menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja internasional,” katanya.
Ansar Ahmad lebih lanjut menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mengupayakan penguatan pendidikan vokasi sebagai respons terhadap pesatnya pertumbuhan investasi dan industri di wilayah tersebut.
“Kami mempolakan pengembangan pendidikan menengah di Kepri dengan memperkuat pendidikan vokasi. Saat ini sekitar 70 persen diarahkan ke SMK agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan investasi yang terus tumbuh di Kepulauan Riau,” jelas Ansar.
Kesepakatan antara Pemprov Kepri dan Kementerian P2MI difokuskan pada dua pilar utama: peningkatan kompetensi melalui pendidikan (pelatihan bahasa dan kewirausahaan) serta penguatan sistem pelindungan pekerja migran. Bersama Politeknik Negeri Batam dan BTP, kerja sama ini juga mencakup pembentukan Migrant Center dan perluasan peluang kerja.***
Sumber berita: diskominfo kepri / kepriprov. go.id
Komentar